KabarDunia.com – Kasus transkrip pencatutan nama Jokowi antara pihak pelapor, Sudirman Said dengan sang terlapor, Setya Novanto rupanya terpaksa ditunda. keputusan ini diambil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat yang mengungkapkan bahwa rapat internal dalam kasus antara Ketua DPR Setya Novanto ini memang terpaksa ditunda. Hal ini tak lepas karena pihak MKD merasa masih harus mengkaji mengenai posisi sang pelapor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
“Daripada main otot-ototan, lebih baik ditunda,” jelas Surahman Hidayat dalam sebuah konferensi pers usai rapat internal yang dilakukan MKD, di Jakarta, pada Senin, tanggal 23 November 2015.
Pertemuan itu pun menurut rencana bakal ditunda hingga hari ini (26/11) pada pukul 14.00. Dalam agenda rapat hari ini, pihak MKD bakal mengundang seorang pakar bahasa hukum agar menjelaskan kedudukan secara hukum status Sudirman Said. Anggota MKD sendiri belum sepaham mengenai bagaimana legal standing Sudirman.
Laporan Sudirman Said sendiri menggunakan kop Kementerian ESDM. karena hal itulah MKD menganggap laporan tersebut tak sesuai Pasal 5 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 dimana membahas tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR. Di dalam peraturan ini pun juga dijelaskan bahwa adanya aduan kepada pihak MKD dapat disampaikan oleh pimpinan DPR atas adanya aduan anggota terhadap seorang anggota, anggota terhadap seorang pimpinan DPR, atau pun pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan/atau masyarakat secara perorangan atau kelompok terhadap anggota pimpinan DPR atau pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
Sudirman Said sendiri melaporkan Setya Novanto ke badan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Senin lalu. dimana Setya Novanto dituduh telah mencatut nama Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam percakapan antara Setya Novanto dengan pihak Freeport untuk membahas mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport.
Setya Novanto sendiri berdasarkan laporan disebutkan telah meminta ‘jatah’ saham kepada PT Freeport sebesar 20 persen dimana sebesar 11 persen saham untuk Presiden Joko Widodo serta 9 persen untuk Wakilnya Presiden Jusuf Kalla.
