KabarDunia.com – PT Freeport Indonesia bakal memberikan 10,64 persen dari total sahamnya pada tanggal 14 Oktober 2015. Pemerintah Indonesia pun mendapatkan prioritas utama dalam rangka divestasi saham tersebut.
“Setelah menerima penawaran tersebut pemerintah mempunyai waktu 90 hari untuk bernegosiasi dengan pihak Freeport mengenai harganya wajar atau tidak,” jelas Bambang Gatot, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Jakarta, pada Kamis (9/10).
Kementerian ESDM pun akan melakukan pertimbangan serta kajian lebih dalam untuk pembelian divestasi saham ini. Nantinya, hasil dari kajian tersebut bakal diberikan kepada Kementerian Keuangan untuk bisa diputuskan.
Apabila pemerintah merasa tak mampu untuk membeli saham itu, maka divestasi saham Freeport ini bakal ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Opsi yang terakhir, divestasi saham Freeport tersebut akan ditawarkan kepada para pengusaha swasta. tetapi, penawaran divestasi ini tak akan menggunakan skema pelepasan saham yang ada di pasar modal Indonesia.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah mempunyai 9,36 persen saham dari Freeport Indonesia. Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, besaran dari divestasi Freeport adalah sebesar 30 persen total saham.
Masih didalam PP tersebut juga dikatakan Freeport wajib melepas total 20 persen sahamnya itu pada mulai bulan Oktober ini.
