KabarDunia.com – Anak-anak Indonesia mulai usia 0-17 tahun bakal segera memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain berfungsi sebagai identitas, KTP khusus anak ini juga sebagai bentuk dalam pemenuhan hak anak.
“Ke depannya, anak-anak yang baru terlahir langsung memiliki akta kelahiran serta KTP,” jelas Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, seperti yang telah dilansir oleh Antaranews.
Pada KTP anak ini nantinya bakal tertera mengenai informasi baik itu soal nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, serta sejumlah identitas diri yang lainnya.
“Bentuk dari KTP-nya nantinya masih biasa, belum yang KTP elektronik. Nanti setelah berusia 18 tahun ke atas, baru diwajibkan perekaman,” lanjutnya.
Menurut Arif, kepemilikan KTP anak ini pun juga sebagai bentuk untuk pemenuhan hak konstitusional sekaligus bisa juga dimanfaatkan untuk mengurus berbagai macam keperluan, seperti misalnya pengurusan untuk daftar sekolah, menabung di bank, serta untuk mendaftar ke puskesmas. Termasuk, dalam proses identifikasi jenazah dari anak-anak yang menjadi korban kejahatan.
“Sekarang ini anak-anak masih harus memperlihatkan kartu keluarganya untuk bisa mengurus semuanya, seperti misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengurus puskesmas serta contoh lainnya,” ucap Zudan.
KTP anak ini sendiri akan mulai diberlakukan pada tahun 2016 untuk wilayah kabupaten/kota yang saat ini menurut data capaian akta kelahiran anaknya sudah berada di atas 75 persen.
Pada tahun 2017, ini akhirnya bakal menjadi bagian penting dari program nasional sehingga kedepannya seluruh anak yang berkerwarganegaraan Indonesia meskipun baru lahir bisa memiliki KTP.
Beberapa daerah yang akan dimulai tahun depan untuk pembuatan KTP anak antara lain, yakni Kabupaten Blora (dimana capaian kepemilikan untuk akta kelahiran anak sebesar 90,09 persen), Kabupaten Temanggung (87,95%), Kota Magelang (86,64%), serta Kabupaten Bantul (76,53%).
Sedangkan untuk wilayah Jatim, yakni Kota Kediri (80,07%), Kota Pasuruan (78,93%), Kota Mojokerto (78,67%), dan Kota Blitar (76,83%).
