KabarDunia.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahok tak terkejut lagi mengetahui adanya bentrokan yang terjadi antara warga Kampung Pulo penghuni pinggiran sungai ciliwung dan petugas Satpol PP DKI serta aparat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski demikian, penertiban pemukiman liar 500 kepala keluarga (KK) Kampung Pulo tetap harus dilaksanakan.
Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan warga untuk membayar uang kerahiman atau ganti rugi. Sebab, Pemprov DKI sudah menyediakan pengganti rumah bagi mereka, yakni unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jatinegara Barat.
Basuki Tjahaya Purnama menuturkan saat ditemui oleh rekan rekan wartawan tentang apa tanggapan beliau tentang ricuhnya penggususran kampong pulo ini. Berikut ini adalah tanggapan Ahok terhadap apa yang terjadi di Kampung Pulo.
“Mau tidak mau harus jalan. Pasti ribut. Enggak ada pilihan,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (20/8/2015).
“Makanya saya bilang tidak bisa ganti rugi. Kami menyediakan rusun, malah ngotot mau duit. Kebiasaan. Sudahlah, digusur saja,” kata Basuki.
“Sekarang kamu tanpa izin mendirikan bangunan di atas tanah negara. Kalau dia tuntut ganti rugi, terus saya ganti, kira-kira saya dipenjara enggak? Itu saja logikanya,” kata Basuki.
Gubernur DKI yang terkenal dengan ketegasannya dan sering “marah-marah” ini, memberikan tanggapan yang begitu enaknya saat ditanya tentang permasalahan ibukota. Justru para wartawan ditanya balik oleh sang Gubernur teantang dasar apa pemerintah DKI harus ganti rugi atas penggusuran penduduk yang tinggal diatas tanah Negara.
Adapun penertiban Kampung Pulo yang dilaksanakan pada Kamis pagi ini berlangsung ricuh. Warga melempar batu ke arah petugas, sementara petugas menembakkan gas air mata sebagai peringatan. Bahkan, alat berat (backhoe) untuk menggusur bangunan liar juga dibakar warga.
Warga Kampung Pulo tetap bersihkukuh untuk meminta ganti rugi atas tindakan pemerintah DKI yang menggusur pemukiman warga dipinggiran sungai Ciliwung ini. Mereka akan tetap terus melawan petugas Satpol PP DKI serta aparat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat mereka hendak merobohkan banguna yang telah lama mereka tinggali ini.
