KabarDunia.com – Keputusan pemerintah untuk menerbitkan sebuah perpres terbaru mengenai kenaikan iuran bulanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bakal dimulai sejak tanggal 1 April 2016 besok menuai kontroversi. Pasalnya kebijakan baru mengenai kenaikan iuran bulanan ini cukup tinggi antara 19 persen sampai 24 persen.
Dengan diterbitkannya Perpres baru ini, besaran iuran untuk kelas I yang pada awalnya hanya Rp 59.500 kini menjadi Rp 80 ribu, sedangkan untuk kelas II yang pada awalnya hanya Rp 42.500 kini menjadi Rp 51 ribu, sedangkan untuk iuran yang kelas III yang pada awalnya Rp 25.500 kini naik menjadi Rp 30 ribu.
Jamaludin, Koordinator dari BPJS Watch Jatim pun menolak dengan adanya kenaikan biaya iuran Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. hal ini tak lepas karena menurutnya pelayanan di sejumlah rumah sakit masih banyak pasien yang akhirnya ditolak dan diminta membayar dengan dalih administrasi ataupun sebagai biaya pengobatan yang lainnya. Tak hanya itu saja kepesertaan dari warga miskin pun juga dianggap masih belum tepat sasaran serta minim kepesertaan dari pekerja dan buruh.
“Kami jelas menolak dengan kenaikan iuran JKN karena dinilai tidak pro terhadap rakyat. Selama ini pun pelaksanaan JKN sendiri belum berjalan dengan baik. hal ini terlihat dari pelayanan yang ada di sejumlah rumah sakit,” jelasnya.
Adapun untuk permasalahan kebocoran yang terjadi dalam proses pembayaran klaim rumah sakit, puskesmas atau pun klinik yang sebelumnya ditunjuk tidak bisa digunakan sepenuhnya dijadikan alasan, beberapa penyebab kenaikan iuran JKN sendiri masih harus dikaji lebih lanjut lagi agar kedepannya tidak semakin membebani hidup masyarakat.
Kenaikan iuran ini pun, juga dinilai bukanlah sebuah solusi. BPJS Watch pun juga mendesak kepada pemerintah serta pihak BPJS Kesehatan sendiri untuk memperbaiki data warga miskin serta tidak mampu, karena menurut pantauan BPJS Watch selama ini masih ada banyak data yang dianggap rancu sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
