Mafia Pangan Berlindung Di Balik PerPres

Mafia Pangan dan PerpresKabarDunia.com Peraturan Presiden atau yang disingkat dengan Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Berisi tentang materi atau undang-undang yang harus dilaksanakan dalam peraturan pemerintahan.
Perpres terkadang menimbulkan sebuah Pro dan Contra dikalangan Bangsa ini. Terkadang ada sebuah peraturan yang menguntungkan bagi suatu pihak, dan ada pula yang merasa dirugikan dari peraturan tersebut.
Tahukah anda salah satu penyebab terjadinya kelangkaan daging sapi di bulan kemaren ? jelas penyebab terjadinya kelangkaan dan mahalnya daging sapi adalah para mafia yang mengambil sebuah keuntungan dari apa yang sedang terjadi.
Mafia Pangan, hari hari ini sedang banyak bergeliat di alur perjalanan bangsa saat ini, mengatur harga dengan seenaknya, tanpa memikirkan sama sekali rakyat kecil yang hidup dari itu semua.
Peraturan presiden pasal 11 ayat 2, layaknya menjadi sarang persembunyian serta menjadi benteng bagi para mafia pangan untuk bersembunyi dari jeratan hukum. Tertulis dalam perpres tersebut :
Bunyi ayat (1) pasal yang dimaksud yakni, “dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu”.
Adapun, ayat (2) pasal yang sama berbunyi, “jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama tiga bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal”.
Brigjen Victor Edison Simanjuntak berharap kepada presiden Joko Widodo untuk segera merevisi Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Victor juga mengatakan bahwa aturan itu dijadikan dasar oleh tiga orang saksi ahli dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam gelar perkara, Senin (24/8/2015). Ketiga saksi ahli menyatakan bahwa dua feedlotter di Tangerang yang digerebek penyidik Polri pada Rabu (12/8/2015) lalu, tidak masuk kategori penimbunan.
“Penyidik kan tidak dapat mengabaikan saksi ahli. Tapi ya bagaimana, saksi berpendapat begitu,” begitu ujar Victor di Mabes Polri pada Selasa25 Agustus 2015
“Artinya bahwa jika rata-rata penjualan 150 ekor per hari dikali tiga bulan, jumlahnya tiga belasan ribu, baru itu dikategorikan sebagai tindakan penimbunan,”  Victor menambahi.
Polisi mencurigai  ada pihak yang bermain di balik Kelangkaan Daging Sapi. Sementara itu, menurut penyidik, jika didasarkan pada keresahan masyarakat atas dasar harga daging sapi yang naik karena kurangnya stok, aksi dua feedlotter itu sudah memenuhi unsur tindakan penimbunan.
Atas dasar itulah Victor, melalui mekanisme yang ada, akan mengusulkan kepada  Presiden untuk segerqa merevisi perpres tersebut. Padahal pengecekan penyidik ke dua tempat atas dasar keresahan masyarakat lantaran harga daging sapi bergejolak. Dari dua tempat itu pula, penyidik menemukan lima ribuan sapi yang tak kunjung dipotong. Bareskrim menduga bahwa feedlotter memang sengaja untuk tidak memotong sapi sapi yang sudah siap untuk dipotong.
“Kita mau berikan yang terbaik sehingga harus ada jalan keluar. Kita harap perpres itu direvisi. Paling tidak ditambah klausul bahwa kalau sudah meresahkan masyarakat dan menyebabkan gejolak harga, sudah dapat dikategorikan sebagai penimbunan,” ujar Victor menambahi.
Sebelumnya polisi juga telah menggerebek dua feedlotter yang berada di Tangerang pada Rabu (12/8/2015). Di dua tempat tersebut, polisi menemukan 21.933 ekor sapi yang mana sekitar 5.000 di antaranya siap potong.
Polisi menduga pengusaha menimbun ribuan ekor sapi siap potong sehingga menyebabkan gejolak harga di pasaran. Sebab, pada saat itu, harga daging sapi menyentuh harga hingga Rp 120.000. Pemilik tempat peternakan dan penggemukan sapi berinisial BH, PH, dan SH. Mereka adalah pengusaha di sektor impor, belum ada tersangka dalam kasus ini. sehingga mereka tiga saksi ahli mentahkan dugaan Bareskrim Terkait penimbunan sapi

Semoga Presiden ke 7 Republik indonesia segera untuk merevisi perpres yang telah ada, agar Indonesia segera bersih dari para mafia pangan yang menyusahkan dan meresahkan masyarakat kecil bangsa ini.